Perbandingan Restitusi dan Pengembalian Aset/Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana dalam Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana

Abstract

Pemulihan kerugian korban baik melalui restitusi maupun pengembalian aset/benda sitaan hasil tindak pidana kepada korban sudah diatur dalam pertaruan perundangundangan, akan tetapi pada prakteknya seringkali korban tidak mendapatkan pemulihan kerugian terhadap kerugian yang dialami dikarenakanan terjadi perbedaan pendapat aparat penegak hukum terkait pemulihan kerugian korban dengan proses restitusi atau melalui pengembalian aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana dalam bentuk restitusi dengan pengembalian aset/benda sitaan hasil tindak pidana, serta mengetahui manakah yang paling tepat diterapkan untuk pemulihan kerugian korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). Pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana dalam bentuk restitusi dan pengembalian aset hasil tindak pidana memiliki beberapa perbedaan dari proses pengajuan hingga eksekusinya. Jika korban memenuhi syarat mengajukan restitusi, maka penegak hukum harus dapat bekerja sama dengan baik dalam membantu proses pengajuan restitusi. Jika dalam penyidikan maupun penuntutan ditemukan adanya aset hasil tindak pidana, maka penegak dihukum dapat mengupayakan pengembalian aset tersebut kepada korban maupun yang berhak.Kedua konsep tersebut merupakan upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana dengan sistem yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan korban dengan memulihkan kerugian korban akibat tindak pidana.