Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2018/Pn Rkb Dan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn Plp)

Abstract

Zaman yang terus berkembang nyatanya tidak membuat kekerasan dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin berkurang, melainkan menghasilkan berbagai macam kekerasan di masyarakat. Salah satunya ialah kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi perhatian khusus sejak lama. Maraknya kasus KDRT kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk payung hukum untuk memberi perlindungan bagi korban KDRT dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun UU PKDRT tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang mencakup semua korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi mereka yang melakukan perkawinan secara siri/tidak tercatat oleh negara karena undang-undang ini tidak menjelaskan secara spesifik perkawinan yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah perkawinan yang tercatat oleh negara atau tidak, membuat ketidakjelasan makna tentang unsur ruang lingkup rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis Penafsiran Hakim Terhadap Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban.