Kebebasan Beragama Dalam melangsungkan Perkawinan Menurut Prespektif Hukum HAM Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konsitusi sudah sesuai dengan Asas Kebebasan Beragama Dalam Melangsungkan perkawinan menurut prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Dengan menggunakan mentode penelitian Hukum normative dengan menggunakan Undang-Undang sebagai bahan acuan bagi penulis dalam penulisan ini dan juga melihat kasus yang terjadi dalam dunia perkembangan Hukum HAM, serta pertimbagan Hukum. Penulis menemukan bahwa dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Hakim Mahkamah Konsitusi dalam pertimbangannya tidak melihat kepentingan Pemohon dalam kebebasan Bergama sebagai hak yang melekat dari lahir tetapi hakim hanya melihat dari sudut pandang perkawinan tetapi tidak melihat dari suut pandang kebebasan Beragama yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 a sampai dengan Pasal 28 e terlebih khusus pada pasal 28 e yang secara spesifik menjamin Hak setiap orang untuk memeluk agam yang diyakinnya tapa paksaan dari sipapun termasuk negara dan aparatur sipil negara.hakim dalam memberikan putusan harus melihat kepentingan-kepentingan dari pemohon sehingga pemohon juga merasa hak dan kepentingan nya dijamin dan putusan yang dikeluarkan dapat memberikan keadilan Bagai pemohon sehingga pemohon tidak langgar haknya.