Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2011/Pn.Pt)

Abstract

Legal Issue dalam penelitian ini adalah apakah konsep hukum pemberatan pidana sebagimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UU PTPPO dalam perkara Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2011/PN.Pt. Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan dan dakwaannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang hanya mengggunakan UUPA dan tidak menyertakan UU PTPPO. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan yang ada adalah perdagangan anak yang menyebabkan korban tereksploitasi merupakan serious crime. Untuk menerapkan konsep pemberatan pidana dalam perkara a quo sebagaimana diamanatkan dalam KUHP, Penuntut Umum wajib menggunakan UU PTPPO dalam dakwaan dan tuntutannya. Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan dan tuntutannya menggunakan UUPA sehingga tidak dapat diberlakukan pemberatan pidana yang seharusnya Penuntut Umum dapat menggunakan UU PTPPO dalam memberikan dakwaan atau tuntutannya. Dengan adanya penyertaan UU PTPPO, dalam putusan a quo UU PTPPO dapat berperan sebagai lex specialis dalam dakwaan dan tuntutan maka dapat diberlakukan pemberatan pidana.