Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dengan Hak Untuk Mendapatkan Rehabilitasi

Abstract

Legal issues dari penelitian ini yaitu adanya kekaburan makna atau arti yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika khususnya Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kekaburan makna adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Jika terdapat kekaburan makna atau arti dalam suatu undang-undang, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan undang-undang tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dengan hak untuk mendapatkan rehabilitasi? Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum yaitu peraturan perundang undangan, Putusan Pengadilan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Srh, Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN. Penulis menemukan temuan kasus penyalaguna narkotika yang tidak mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Penyalahguna tersebut tidak dapat mendapatkan hak rehabilitasi dikarenakan terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu meskipun telah mengkonsumsi selama tiga tahun. Jika terdakwa tergolong sebagai pecandu, terdakwa diwajiibkan rehabilitasi medis dan sosial.