Penerapan Asas Kepastian Hukum Dan Pembuktian Dalam Putusan Sengketa Tanah Yang Diputus NO (Niet Ontvankelijeke Veklaard) (Studi Kasus Putusan Tingkat Pertama : 17/Pdt.G/2014/PN.Tli. Putusan Tingkat Banding : 69/Pdt/2015/PT.Palu. Putusan Tingkat Kasasi : 1314/K/Pdt/2016)

Abstract

Asas kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini . Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Asas ini digunakan untuk menganalisis Putusan Hakim atas sengketa tanah yang diputus NO (Niet Ontvankelijke Veklaard) oleh Pengadikan Negeri nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tli lalu dikuatkan Pengadilan Tinggi nomor 69/Pdt/2015/PT.Palu karena dianggap kurang pihak kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 1314/K/Pdt/2016 dengan pertimbangan tidak kurang pihak karena sudah sebagai saksi dalam perkara ini. Tiga putusan Hakim dan satu putusan berbeda yaitu putusan Mahkamah Agung. Menurut penulis ada ketidakpastian hukum atas pihak yang bisa atau tidak diikutsertakan dalam putusan ini. Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tli dan Putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Nomor 16/Pdt/2015/PT. Palu berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 1314/K/Pdt/2016. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tli dan Putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Nomor 16/Pdt/2015/PT. Palu menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ketiga, Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tli dan Putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Nomor 16/Pdt/2015/PT. Palu belum menerapkan asas kepastian hukum sedangkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 1314/K/Pdt/2016 sudah mencerminkan asas kepastian hukum. penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kasus.