Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging

Abstract

Illegal Loging merupakan praktik penebangan secara ilegal. Tindak pidana Illegal Logging saat ini telah berkembang menjadi kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, terorganisir, dan melibatkan banyak negara. Modus operasi yang digunakan dalam tindak pidana ini semakin canggih, dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Tindak pidana Illegal Logging merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu apakah prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dengan baik dan benar dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dengan baik dan benar dalam putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Kasus ( Case Approach ), dan Pendekatan Konseptual ( Conseptuial approach ). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pidana denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada korporasi terlalu ringan sehingga putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan pasal 87 ayat 4 UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dapat direkomendasikan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perlu melihat yurisprudensi pada perkara yang serupa sehingga dapat tercpita hukum yang efektif

Illegal Logging is the practice of illegal logging. The crime of Illegal Logging has now developed into a crime that has extraordinary impact, is organized and involves many countries. The operating modes used in these criminal acts are increasingly sophisticated, and have threatened the survival of society. The crime of Illegal Logging is a criminal act that violates the provisions of Article 1 paragraph (3) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem contained in this research is whether the principles of corporate criminal responsibility have been implemented properly and correctly in the decision. This research aims to find out whether the principles of corporate criminal responsibility have been applied properly and correctly in the decision. The type of research used is Normative Juridical, using the Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The results of this research show that the criminal sanctions imposed by the panel of judges on corporations are too light so that the judge's decision is not in accordance with article 87 paragraph 4 of Law No. 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest damage. It can be recommended that judges in making decisions need to look at jurisprudence in similar cases so that effective law can be created.