DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/3188
Title: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Kewajiban Memenuhi Jam Mengajar: Kebijakan Dilematis?
Authors: Mawardi
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Program Studi PGSD-FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Abstract: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan posisi dilematis kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan kewajiban memenuhi jam mengajar bagi guru, peta permasalahan yang muncul, serta altematif pemecahannya. PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB terdiri dan tiga macam kegiatan, yaitu (1) pengembangan din, (2) publikasi ilmiah, dan (3) karya inovatif. Kebijakan PKB ini disinyalir akan menghadapi empat permasalahan. Pertama, beban mengajar guru 24 jam per-minggu dirasa sangat berat. Kedua, para guru tidak disiapkan secara sungguh-sungguh untuk menjadi peneliti. Ketiga, pengelolaan sistem penilaian kinerja guru yang kurang berkeadilan. Keempat, kebijakan tentang otonomi daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah Jo UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintah daerah dan desentralisasi pendidikan (PP No. 25 Thn 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Provinsi, jo PP No. 38 Thn 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota) "menyeret" guru dalam ranah politik. Altematif pemecahannya adalah: (1) merevisi PP No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang beban kerja guru menjadi minimal 18 jam, maksimal 24 jam, sehingga setara dengan beban kerja dosen, Atau kalau beban kerja minimal 24 jam dan maksimal 40 jam mempakan harga mati yang harvs diteima, maka altematif pemecahannya adalah mengembalikan pemenuhan beban kerja guru berdasarkan Permendiknas nomor 30 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan merited pendidikan nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan, (2) mengembangkan sistem pelatihan penelitian guru secara berkelanjutan dengan melibatkan widyaiswara LPMP dan pakar dari perguman tinggi, (3) penataan sistem penilaian PK guruyang berkeadilan, serta (4) membebaskan gurudari lingkaran ams politik praktis dengan cara merevisi UU No. 22 Thn 1999 tentang Otonomi daerah Jo UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintah daerah dan desentralisasi pendidikan (PP No. 25 Thn 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Provinsi, jo PP No. 38 Thn 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Khususnya kewenangan pemerintah daerah (cq BupatiA/Valikota) dalam rekrutmen dan mutasi guru
Description: Scholaria : Jurnal llmiah Pendidikan Ke-SD-an. Vol. 2 No. 1, Januari 2012 : p.91 -115
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3188
ISSN: 2088-3439
Appears in Collections:Scholaria 2012 Vol. 2 No. 1 Januari

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ART_Mawardi_Pengembangan Keprofesian_Abstract.pdfAbstract482.91 kBAdobe PDFView/Open
ART_Mawardi_Pengembangan Keprofesian_Full text.pdfFull text361.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.