Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/31952
Title: | Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 9/PID.SUS/2022/PN.BBG) |
Authors: | Tobu, Abraham Tema |
Keywords: | Pemidanaan Pelaku;Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak;Perlindungan Korban;Pertimbangan Hakim |
Issue Date: | 21-Nov-2023 |
Abstract: | Skripsi ini berjudul “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban (Studi Kasus Putusan Pengadilan Bobong Nomor: 9/PID/SUS/2022/PN BBG).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Pada Perkara Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Bbg Sudah Tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yakni metode doktrinal dengan optik preskriptif. Sebagaimana Penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif yaitu Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban menjadi suatu hal yang sangat penting dalam memutus perkara pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Mereka dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Kesimpulan dari penelitian ini hakim mempertimbangkan kekerasan terhadap anak dengan tetap mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis, sosiologis dan juga teori gabungan yang dapat meringankan terdakwa. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/31952 |
Appears in Collections: | T1 - Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_312019157_Judul (1).pdf | 930.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_312019157_Bab I.pdf | 702.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_312019157_Bab II.pdf | 703.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_312019157_Bab III.pdf | 577.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_312019157_Bab IV.pdf | 413.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_312019157_Daftar Pustaka.pdf | 432.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_312019157_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi Tugas Akhir dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 328.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.