Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk Ketika seseorang diputuskan bersalah oleh majelis hakim dan harus menjalankan hukumannya di dalam Lembaga permasyarakatan (LAPAS) yang disebut dengan narapidana. Dalam hal ini, pemenuhan hak narapidana dalam pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan. Dalam pasal tersebut terdiri dari dua belas hak yang berhak narapidana dapatkan Ketika dalam lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan dihadapan hukum, yang diartikan sebagai perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan permasyarakatan tanpa memandang status social, ekonomi, agama, maupun ras. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan Menteri No 10 tahun 2020 telah tepat dengan pemenuhan hak narapidana. Lembaga permasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik permasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana juga terkait dengan hak-hak manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak narapidana adalah hak untuk mendapatkan sel yang layak serta terpisahnya sel untuk tahanan anak-anak dan orang dewasa. Maka dapat disumpulkan bahwa lapas sudah berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan.