Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No.312/pid.sus/2020/PN Bjn dan Putusan No.64/pid.sus/2021/PN Mdn)

Abstract

Isu problematika persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada dewasa ini sangat memprihatinkan dan telah menjadi masalah tindak pidana yang serius dalam kehidupan bangsa Indonesia. Anak-anak yang semestinya menjadi harapan, masa depan bangsa bahkan orang tua berakhir tragis pada aktor-aktor kekerasan seksual. Indonesia sebagai negara yang melindungi dan menjamin setiap kehidupan dari rakyatnya telah menyediakan kaidah dan norma bahkan merancang undang-undang untuk memenuhi setiap hak-hak warga negaranya termasuk di dalamnya undang-undang tentang perlindungan anak. Sejalan dengan prinsip-prinsip di atas maka untuk menyikapi setiap perbuatan tindak pidana persetubuhan perlu ditindak lanjuti melalui jalur hukum sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran maupun efek jerah melalui pemberian sanksi dan hukuman yang sepadan kepada para pelaku. Oleh karena itu skripsi ini dituliskan untuk menelaah dua putusan hakim dalam kasus yang sama namun dengan putusan yang berbeda. Secara konkret tulisan ini difokuskan untuk mendiskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana persetubuhan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim melalui kasus pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana persetubuhan anak mengalami pemberian vonis menjadi berbeda.