Disparitas Pertimbangan Hakim Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Abstract

Disparitas putusan hakim merupakan hukuman pidana yang diberikan tidak sama pada suatu tindak pidana yang sama, dalam hal ini hakim sering sekali memberikan putusan yang berbeda dalam suatu tindak pidana yang sama terutama pada kasus tindak pidana narkotika. Pada putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2017, terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan selama 6 (enam) bulan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Pemerintah terdekat Sedangkan dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Lbb, Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, tentu hal tersebutseharusnya bertentangan pada Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang disparitas Putusan Hakim dalam Perspektif teori keadilan bermartabat karena ditemukanya disparitas dalam kedua putusan tersebut. Dengan tujuan untuk menganalisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Dengan metode penelitian penelitian yuridis normatif (legal research). Hasil penelitian menjelaskan Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (3) menyatakan penyalahguna wajib direhabilitasi. kedua putusan tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan bermartabat. Dalam Putusan Nomor 2740K/Pid.Sus/2019/Pn Lbb terdakwa mendapatkan rehabilitasi karena penyidik melampirkan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 12367/NNF/ 2016, sedangkan dalam Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/Pn Lbb penyidik tidak melampirkan barang bukti Pemeriksaan Oleh Penyidik.