Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/32033
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUtami, Intiyas-
dc.contributor.authorPede, Asfianti-
dc.date.accessioned2023-12-14T02:37:12Z-
dc.date.available2023-12-14T02:37:12Z-
dc.date.issued2023-11-30-
dc.identifier.urihttps://repository.uksw.edu//handle/123456789/32033-
dc.description.abstractThis research was conducted to identify forms of implementing accountability in BUMDes and capture the challenges experienced by BUMDes in carrying out their accountability. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. The research method used is a semi-structured interview, namely by developing questions based on answers from the resource person. Obtaining this data is also supported by documents related to the implementation of BUMDes accountability. The research results show that the form of implementing public accountability in BUMDes consists of Accountability Reports (LPJ), Village Deliberations (MusDes) and publications via social media. Factors that become challenges in implementing public accountability in BUMDes, namely; First, there are no standard standards or guidelines provided by the government to BUMDes in preparing financial reports. Second, the low level of education, the absence of intense assistance from the government and management work that is not appropriate to their field. Third, the low quality of community human resources means they cannot understand the reports made by BUMDes as a form of carrying out public accountability.en
dc.description.abstractPenelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk penyelenggaraan akuntabilitas pada BUMDes dan memotret tantangan yang dialami oleh BUMDes dalam menyelenggarakan akuntabilitasnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban dari narasumber. Perolehan data ini juga didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan akuntabilitas BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk penyelenggaraan akuntabilitas publik pada BUMDes terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Musyawarah Desa (MusDes) dan publikasi melalui media sosial. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan akuntabilitas publik pada BUMDes, yaitu; Pertama, tidak adanya standar baku atau panduan yang diberikan pemerintah kepada BUMDes dalam menyusun laporan keuangan. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan, belum adanya pendampingan secara intens dari pemerintah dan pekerjaan pengelola yang tidak sesuai dengan bidangnya. Ketiga, rendahnya kualitas SDM masyarakat sehingga tidak dapat memahami laporan yang dibuat BUMDes sebagai wujud dalam menyelenggarakan akuntabilitas publikid
dc.language.isoiden_US
dc.subjectAkuntabilitas Publiken_US
dc.subjectTantanganen_US
dc.subjectBUMDesen_US
dc.titleTantangan Mewujudkan Akuntabilitas Publik Pada BUMDes (BUMDes Lopait Kecamatan Tuntang)en_US
dc.typeThesisen_US
uksw.facultyFakultas Ekonomika dan Bisnisen_US
uksw.identifier.kodeprodiKODEPRODI62201#Akuntansi-
uksw.identifier.nidnNIDN0624067401-
uksw.identifier.nimNIM232019104-
uksw.programAkuntansien_US
Appears in Collections:T1 - Accounting



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.