Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bumdes Karya Mandiri Sejahtera Lopait

Abstract

Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa mengemukakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta hak untuk mengurus urusan pemerintahannya. Cara untuk memaksimalkan potensi dari desa tersebut adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam penelitian transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian perolehan sumber data dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait secara keseluruhan sudah menerapkan indikator akuntabilitas dalam menyajikan laporan, namun masih ada kebingungan dari pihak BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait karena belum adanya standar yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk BUMDes sehingga laporan yang disajikan pun dibuat dengan sederhana. Pemerintah desa Lopait atau instansi pendidikan perlu melakukan pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku kepada BUMDes, serta perlu diadakan edukasi juga kepada masyarakat mengenai penyajian dan cara membaca laporan keuangan agar laporan keuangan yang dipaparkan oleh pihak BUMDes dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Law of 2014 Number 6 concerning Villages states that villages are legal community units that have territorial boundaries and the right to manage their government affairs. The way to maximize the potential of the village is to form a Village-Owned Enterprise (BUMDes). In this research on the transparency and accountability of BUMDes Fund Management Karya Mandiri Sejahtera Lopait, a qualitative descriptive research method was used with a case study approach. Then obtain data sources from primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews. The research results show that BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait as a whole has implemented accountability indicators in presenting reports, but there is still confusion on the part of BUMDes Karya Mandiri Sejahtera Lopait because there are no standards created by the regional government for BUMDes so that the reports presented are made simply. The Lopait village government or educational institutions need to provide training in preparing financial reports in accordance with the standards that apply to BUMDes, and also provide education to the community regarding the presentation and how to read financial reports so that the financial reports presented by BUMDes can be well understood by the community.