PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 4 /PID.SUS-ANAK/2021/PT KPG DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Abstract

Dampak dari pandemi Covid-19 sebagai keadaan darurat ini menimbulkan permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada pelaksanaan putusan (eksekusi) yang harus mempertimbangkan protokol kesehatan. Penulis mengambil contoh dampak pandemi Covid-19 yaitu dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG tanggal 29 Juni 2021. Meskipun putusan incracht sifatnya harus segera dilaksanakan namun hal tersebut tidak dapat segera dilakukan oleh Jaksa karena kondisi LPKA hanya di Kupang dan memerlukan moda transportasi pesawat untuk bisa memberangkatkan anak. Atas dasar kasus diatas maka belum terdapat makna yang jelas tentang bagaimana eksekusi putusan pengadilan terhadap anak ketika dihadapkan dengan kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 karena pada satu sisi terdapat persoalan kepastian hukum sebab harus segera menempatkan anak di LPKA sebagaimana rumusan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun di sisi lain terdapat faktor yang harus diperhatikan berkaitan kepentingan terbaik bagi anak karena adanya Covid-19 sangat beresiko bagi kesehatan anak yang merupakan kelompok rentan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, undang-undang dan konsep untuk menemukan jawaban bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 4 /Pid.Sus-Anak/2021/PT KPG telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik.