Penjatuhan Pidana dibawah Standar Minimum Oleh Hakim pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek dalam guna memberikan putusan yang seimbang dan menciptakan keadilan yang proporsional dan dapat diterima oleh masyarakat banyak. Putusan yang dijatuhkan dibawah standar minimum berpotensi menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengkaji secara yuridis pemidanaan serta perlindungan terhadap korban guna sebagai acuan pemidanaan serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus Perdagangan Orang. Adanya pertentangan antara Undang-undang TPPO sebagai Undang-undang yang berlaku secara nasional dengan UNTOC dan Protokol Perdagangan Orang menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pemidanaan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sebagai negara yang telah menjadi pihak dari PBB, diperlukannya harmonisasi antar peraturan guna memperkuat dasar pertimbangan hakim dan menciptakan keadilan yang seimbang dalam pemidanaan tindak pidana perdagangan orang.