Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Pendapat antara BAPEPAM dan PPATK mengenai Dugaan Pencucian Uang dalam Insider Trading

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelesaian masalah terhadap perbedaan pendapat antara BAPEPAM dan PPATK terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus insider trading, serta apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan ini, supaya penegakan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UU PPTPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan adanya perbedaan pendapat antara PPATK dan Bapepam, yang mana Bapepam tidak bisa membuktikan terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian dalam insider trading, bukan menjadi alasan untuk menutup kasus. Mengacu pada Teori Peran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana PPATK bertanggung jawab penting atas pengendalian tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan juga memiliki sifat yang independen, maka dari itu PPATK berhak melanjutkan tugas dan wewenangnya tanpa harus adanya campur tangan dari Bapepam.