Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Atas Kelalaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pasar Turi

Abstract

Perkara Nomor 1819 K/Pdt/2019 mengenai gugatan Pemerintah Kota Surabaya atas kelalaian PT Gala Bumi Perkasa dalam melaksanakan perjanjian pembangunan pengelolaan Pasar Turi Surabaya. Putusan hakim menyatakan gugatan Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak dalam perkara tersebut. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis Pertimbangan Hakim dalam gugatan yang menggugat satu pihak saja dalam sebuah perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Gala Bumi Perkasa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Pelaksanaan revitalisasi pasar pasca kebakaran 2007 menjadi bagian pertanggungjawaban hukum perdata yang melibatkan perintah pengadilan dan gugatan perdata. Meski terdapat pihak lain dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Gala Bumi Perkasa.