TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN ATR/BPN RI DALAM KONFLIK AGRARIA ANTARA PETANI DENGAN PT LAJU PERDANA INDAH DI DESA PUNDENREJO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung Jawab Kementerian ATR/BPN RI terhadap penguasaan sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta memberikan gambaran bahwa prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) terhadap sumber daya agraria telah gagal diimplementasikan dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati sehingga melahirkan ketimpangan struktur agraria dan kemiskinan struktural. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dimulai dengan melakukan observasi, wawancara dan FGD. Penelitian menunjukkan Kementerian ATR/BPN RI berpandangan dengan konsep negara hukum formil, sehingga menjauhkan dari keadilan substantif, mandat untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengurusan dan membuat kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) & (3) UUPA 1960 dan Putusan MK. No.001/PUU-1/2003 tidak dijalankan. Kegagalan untuk mengimplementasikan prinsip tersebut termanifestasikan dalam proses penyelesaian konflik agraria di Pundenrejo, Kementerian ATR/BPN RI melakukan pembiaran atas penyalahgunaan izin HGB PT Laju Perdana Indah, penguasaan lahan oleh PT Laju Perdana Indah melahirkan struktur agraria yang timpang, tertutupnya akses dan aset petani Pundenrejo menyebabkan petani kehilangan nilai ekonomi Rp 537.120.000/Tahun.