Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Salatiga Dikaitkan dengan Hak Perempuan

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Salatiga. Dalam melaksanakan persidangan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dilarang untuk melakukan diskriminasi, merendahkan, mengeluarkan kata-kata yang memojokkan dan lainlain. Pelaksanaan Perma ini dalam beberapa kasus yang penulis dapat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada ditemukan pengakuan penegak hukum yang masih belum menerapkan pasal demi pasal yang ada dalam Perma No. 3 tahun 2017, hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian penulis terhadap narasumber terkait diantaranya Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dari hasil wawancara, Penasihat Hukum belum mengetahui munculnya Perma No. 3 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan para penasihat hukum melakukan dan menanyakan hal yang merendahkan dan mengintimidasi perempuan saat berhadapan dengan hukum. Namun demikian, hakim tidak melakukan teguran saat penasihat hukum menanyakan hal yang merendahkan perempuan. Mengingat hak-hak perempuan yang seharusnya dalam proses persidangan, para penegak hukum wajib memeberikan perlindungan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan rasa aman dan persamaan di muka hukum.