Penerapan Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini hendak membahas isu hukum mengenai Deferred Prosectution Agreement dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berdasarkan Radbruch Formula. Pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada konsep bahwa perusahaan atau badan hukum memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan atau kebijakan yang melanggar ketentuan pidana yang dilakukan oleh entitas tersebut. Penuntutan pidana dalam pertanggungjawaban korporasi tidak efektif dan efisien, selain karena proses pengadilan yang lama, penuntutan pidana pada hakikatnya memiliki efek negatif, terhadap korporasi penuntutan pidana berpotensi mengakibatkan terjadinya masalah bagi korporasi itu sendiri yaitu korporasi mengalami kepailitan dan kebangkrutan. Deferred Prosectution Agreement merupakan penangguhan penuntutan pidana dengan syarat korporasi memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekanan undang-undang, pendekatan analisis konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Deferred Prosecution Agreement memfokuskan sanksi pada perusahaan itu sendiri.