Yurisdiksi Pengadilan dalam Memutus Sengketa pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)

Abstract

Penelitian ini membahas yurisdiksi Pengadilan dalam memutus sengketa pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu. Penelitian ini berangkat dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/ PN Jkt.Pst yang mengadili dan memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima). Permasalahan hukum yang akan dibahas berkenaan dengan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa tersebut? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut karena: pertama, objek putusan tersebut yang merupakan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kedua, apabila timbul sengketa atas terbitnya berita acara tersebut, maka sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadili. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.