Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan bagi Terwujudnya Perlindungan Hukum Debitur terhadap Pinjaman Online Legal

Abstract

Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga hampir seluruh sektor telah terkena dampak dari teknologi itu sendiri, salah satunya dalam sektor keuangan yang melahirkan suatu jasa keuangan berbasis online yang disebut sebagai Pinjaman Online Legal (Pinjol Legal), yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjam-meminjam. Namun, semenjak munculnya Pinjol Legal masalah yang dirasakan oleh masyarakat terus bermunculan dan sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas perlindungan, baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha, dibantu oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) belum mengeluarkan peraturan yang terkodifikasi secara jelas mengenai fokusnya terhadap Pinjol Legal ini. Korban terus bertambah dan kebijakan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Maka dari itu tanggung jawab OJK masih dipertanyakan, sehingga penulis mengangkat isu ini dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan adanya penambahan sumber bahan hukum dengan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi, buku dan jurnal hukum. Artikel ini akan menjelaskan mengenai tanggung jawab OJK, apa saja yang sudah OJK lakukan, realita pinjol legal yang ada di lapangan, hingga aturan apa saja yang bersinggungan dengan pinjol legal. Sehingga penulis memberikan saran untuk OJK membuat aturan mengenai batasan suku bunga yang pasti, memberikan adanya dispensasi kepada konsumen untuk perpanjangan pembayaran pinjaman pada pinjol legal, hingga adanya tim pengawas inti yang membantu OJK dan AFPI dalam mengawasi kepada pinjol legal yang sudah melanggar ketentuan yang sudah OJK dan AFPI putuskan.

Technological developments are moving very quickly, so that almost all sectors have been impacted by technology itself, one of which is the financial sector which has given birth to an online-based financial service called Legal Online Loans (Pinjol Legal), which aims to make it easier for people to borrow money. However, since the emergence of Pinjol Legal, problems felt by the public have continued to emerge and to date the Financial Services Authority (OJK) as an independent institution responsible for protection, both for consumers and business actors, assisted by the Indonesian Funding Fintech Association (AFPI) has not issued clearly codified regulations regarding the focus on Pinjol Legal. Victims continue to increase and the policies provided have not fully responded to public concerns. Therefore, OJK's responsibility is still being questioned, so the author raises this issue by using a type of normative juridical research that uses a statutory approach and a case approach, with the addition of 2 (two) types of legal material sources. legal materials, namely primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of official documents, books and legal journals. This article will explain OJK's responsibilities, what OJK has done, the reality of legal lending in the field, and what regulations relate to legal lending. So the author provides suggestions for the OJK to make regulations regarding fixed interest rate limits, provide dispensation to consumers to extend loan payments on legal loans, and have a core supervisory team that helps the OJK and AFPI in supervising legal loans that have violated OJK's provisions and AFPI decides.