Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, yang diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dalam usaha pembiayaan, justru menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur, unsur kepercayaan yang memegang peranan penting pada Jaminan Fidusia menjadi samar . Kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan sertifikat jaminan fidusia dan memberikan hak kepada kreditur untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri menjadi berkurang, putusan MK lebih menguntungkan Pihak Debitur , oleh karena itu menarik untuk dianalisis untuk mengetahui apakah Putusan MK Nomor 18 tahun 2019 memenuhi prinsip Hukum Jaminan Fidusia. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum sekunder berupa bahan hukum utama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur. Pada dasarnya Hukum dibuat untuk melindungi rakyatnya , dengan adanya putusan MK N0.18/PUU-XVII/2019 pemaknaan Frasa Title Eksekutorial dan Frasa Cidera Janji Lebih memberi kepastian perlindungan hukum bagi debitur, unsur kepercayaan yang melekat pada arti fidusia menjadi samar