Pemenuhan Asas Keadilan Menurut Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Abstract

Seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam usaha PTUN menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat konstitusi, terjadi permasalahan berkaitan dengan eksekusi putusan PTUN. Permasalahan tersebut tidak terlepas daripada norma yang mengatur pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 UU Peratun. Bahkan, setelah mengalami 2 (dua) kali perubahan UU Peratun nampaknya belum menjawab persoalan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan kaidah dan asas hukum untuk menjawab persoalan yang ada. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang mengingat isu hukum yang akan diteliti erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Peratun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma dalam Pasal 116 UU Peratun terkait dengan eksekusi berupa pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif belum diatur lebih jauh bagaimana mekanismenya, sehingga pelaksanaannya pun tidak efektif.