Analisis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Abstract

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Aturan ini berubah pasca keluarnya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang memperbolehkan putusan PKPU diajukan upaya hukum kasasi. Akibatnya terjadi ketidakadilan bagi pihak kreditur sebab adanya asimetris aksesibilitas dalam proses PKPU. Dalam teori Gustav Radbruch, nilai keadilan wajib diutamakan dan menjadi nyawa utama dalam suatu aturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Putusan MK No. 23/2021 terhadap pihak kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tidak mengaburkan makna perdamaian dalam PKPU, tetapi terbukti menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur karena kreditur menjadi kesulitan mendapatkan kembali piutangnya dalam waktu yang cepat. Sedangkan dari sudut pandang debitur, putusan MK tersebut justru memberikan keadilan dan sesuai dengan marwah PKPU untuk mencapai perdamaian supaya debitur tidak jatuh dalam pailit.