Kompetensi Absolut Ptun Dalam Memutus Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Majelis Hakim menerima Putusan PTUN dalam Putusan No 03/G/2010/PTUN-BKL, Putusan PTUN No. 256/G/2019/PTUN-JKT dan Pnelitian juga meneliti bagaimana Majelis Hakim tidam menerima perkara Putusan PTUN No. 12/G/2019/PTUN-BDG dan Putusan PTUN No. 251/G/2019/PTUN.JKT dalam penyelesaian mengenai sertifikat ganda. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis Empat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa Empat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang peneliti analisis ini ternyata ada faktor mengenai hak atas tanah kepemilikan sertifikat hak atas tanah dimana sertifikat tersebut bertumpang tindih dengan sertifikat yang lain atau hak kepemilikan tanah tersebut mempunyai atas nama yang berbeda dan melihat ada salah satu dalam Putusan Tersebut yang mengenai keperdataan jadi salah satu putusan itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Upaya Perdamaian, Upaya Hukum Tingkat Pertama, Keadilan