Kompetensi Bpsk Terhadap Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Setelah Pembentukan Laps-sjk

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di perkenalkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang pelaksanaannya diatur pada keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Sebagai bentuk upaya tindak lanjut perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS-SJK melalui peraturan ini OJK berupaya untuk memadukan skema perlindungan konsumen dan masyarakat yang integratif antar pelaku usaha jasa keuangan. Meskipun terdapat pandangan bahwa pembentukan LAPS-SJK mengurangi kompetensi BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan serta pandangan bahwa terjadinya dualisme terkait lembaga penyelesaian sengketa konsumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan LAPS-SJK tidak serta merta meniadakan kompetensi BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan, BPSK tetap memiliki kewenangan selama terdapat kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa