Pemaknaan Unsur Yuridis Perkawinan Dalam Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Berdasarkan Pasal 279 Kuhp

Abstract

Bahwasanya sekalipun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara lengkap mengatur berkenaan kelangsungan suatu perkawinan, namun di dalam pergaulan hidup masayarkat hal tersebut tetap saja ada upaya untuk disimpangi. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan atau tindak pidana asal usul perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan unsur Perkawinan terhadap tindak pidana asal usul perkawinan dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian menemukan bahwa pemaknaan unsur perkawinan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan terletak dan tunduk pada rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menentukan syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dipandang dan dipertimbangkan secara kumulatif, serta menentukan secara imperatif pemenuhan atas keabsahan perkawinan tersebut wajib dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan. Kemudian, Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan sebagaimana di dalam Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN.Mtr yang menyatakan Terdakwa I Wayan Tunas bersalah melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP tidak merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pada Putusan Nomor 60-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2012 yang membebaskan Terdakwa Kopka Mar Karyono merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).