Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Pengelolaan Limbah Nuklir di Tahun 2023: Dampak Terhadap Persepsi Publik Interenasional

Abstract

Japan is one of the countries that uses nuclear energy as one of its energy sources. As part of its responsibilities, this country also participates in maintaining nuclear safety, public safety, and environmental protection by engaging with the IAEA and UNCLOS. However, following the natural disaster in 2011, several nuclear reactors experienced leaks that contaminated the marine environment, prompting the government and TEPCO to mitigate the situation by storing the processed waste in new tanks. Several years later, these storage tanks reached full capacity, necessitating the disposal of the waste. Consequently, the government implemented a policy to discharge the nuclear waste into the Pacific Ocean. This policy inevitably sparked both support and opposition from the international community, considering cultural, economic, and political perspectives. This study aims to explain the impact on the international public regarding the disposal of nuclear waste into the Pacific Ocean as part of the Japanese government’s policy in 2023. The research method used in this study is qualitative data analysis, where data collection is based on various documents or records of previous occurrences. This nuclear waste disposal has become a focal point for the international community in scrutinizing Japan’s compliance with nuclear safety and environmental laws and how responses are shaped by this policy.

Jepang merupakan salah satu negara yang menjadikan energi nuklir sebagai salah satu sumber energinya. Sebagai tanggung jawabnya, negara ini juga turut serta dalam menjaga keamanan nuklir, masyarakat dan lingkungan dengan terjun ke dalam IAEA dan UNCLOS. Akan tetapi, pasca bencana alam tahun 2011, terdapat beberapa reaktor nuklir yang mengalami kebocoran dan mencemari lingkungan laut, sehingga pemerintah dan TEPCO berupaya menanggulanginya dengan menampung hasil limbah yang telah diolah tersebut ke dalam tangki-tangki yang baru. Beberapa tahun setelahnya, tangki yang menampung limbah tersebut penuh dan perlu adanya pembuangan. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan untuk membuang limbah nuklir tersebut ke laut Pasifik. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat internasional, baik dari segi budaya, ekonomi maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak terhadap publik internasional terkait pemuangan limbah nuklir ke laut Pasifik sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah Jepang di tahun 2023. Sedangkan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, Dimana pengumpulan datanya menggunakan sumber dari berbagai dokumen atau catatan yang pernah terjadi sebelumnya. Pembuangan limbah nuklir ini menjadi akar masyarakat internasional dalam menyoroti eksistensi Jepang dalam hukum keamanan nuklir dan lingkungan tersebut dan bagaimana respon yang diberikan terhadap kebijakan tersebut.