Daluarsa Dalam Pengajuan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 66/PDT.SUS-PHI/2020/PN.BDG Juncto Putusan Nomor 221 K/PDT.SUS-PHI/2021)

Abstract

Legal Issue dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat hukum antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kasasi dalam memeriksa perkara daluwarsa gugatan PHK. Rumusan masalah yang perlu dijawab adalah apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi pada Putusan No. 221 K/Pdt.Sus-PHI/2021 membatalkan Putusan No. 66/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Dasar pertimbangan hukum mennyatakan bahwa gugatan penggugat telah daluarsa adalah Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dasar pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai denga isi putusan MK No. 012/PUU-I/2003 yang bersifat final and binding. Penulis menemukan bahwa dengan tidak daluarsanya gugatan penggugat, maka seharusnya hakim memeriksa pokok perkara. Seharusnya majelis hakim memutuskan bahwa surat PHK yang dikeluarkan tergugat harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan prosedural dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.