Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pajak Air Permukaan (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Papua Barat)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inspektorat daerah provinsi, dalam pengawasan pajak daerah khususnya pajak air permukaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. untuk mengetahui dan menganalisis peranan inspektorat daerah provinsi serta kapabilitasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada pajak daerah. Data Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan memfokuskan data pada peranan inspektorat daerah provinsi serta kapabilitasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawasan pajak daerah khususnya Pajak Air Permukaan. Berdasarkan hasil penelitian Inspektorat Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas pokok dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun belum efektif dalam melaksanakan pengawasan pajak daerah. Hal ini karena belum adanya SOP terkait pengawasan pajak dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Meskipun SOP untuk pengawasan pajak daerah belum ada, namun pelaksanaan pengawasan pajak daerah secara khusus pajak air permukaan tetap dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pengawasan dan pemeriksaan umum.

This study aims to analyze the role of the provincial inspectorate in supervising local taxes, especially the surface water tax. The method used in this research is descriptive qualitative method. to find out and analyze the role of the provincial regional inspectorate and its capabilities in conducting guidance and supervision on local taxes. Data The type of data used is primary data and secondary data. The technique used to analyze the data is to focus the data on the role of the provincial regional inspectorate and its capability in conducting guidance and supervision of regional tax supervision, especially the Surface Water Tax. Based on the results of research by the Inspectorate of West Papua Province, they have carried out their main tasks properly and are in accordance with applicable regulations. However, it has not been effective in carrying out regional tax supervision. This is because there is no SOP related to tax oversight and a lack of human resource competency. Even though the SOP for supervising regional taxes does not yet exist, the implementation of supervising local taxes, specifically the surface water tax, is still carried out by following the procedures for general supervision and inspection.