Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN. Slt dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN. Slt)

Abstract

Legal isu dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan makna dari pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat dalam lelang arisan online yang dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur kejahatan secara umum seperti penipuan dan pencurian. Namun dalam pasal KUHP tersebut di atas dibuat pada jaman Belanda. Pada jaman Belanda belum ada internet maupun teknologi informasi dan komunikasi sehingga tidak jelas Pasal 378 KUHP dapat atau tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan arisan online yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan arisan online. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dapat mengacu pada KUHP yang mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku ke II dari Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395 KUHP mengenai kejahatan penipuan secara umum. Namun pasal dalam KUHP ini tidak mengatur secara jelas terkait penipuan arisan yang dilakukan dengan cara online.