Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa indikasi geografis sama pentingnya dengan merek sehingga diperlukan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Hal ini diperlukan supaya Masyarakat dapat mendaftarkan perlindungan hukum dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat membantu perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif dengan mengacu pada dua Undang-Undang yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap Indikasi Geografis dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara merek dan indikasi geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga indikasi geografis dapat memiliki pengaturan khusus ditambah pengaturan yang dikeluarkan oleh menteri tentang indikasi geografis pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.