Pembayaran Pesangin secara Diangsur Akibat PHK Perusahaan Start Up Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

Uang pesangon adalah salah satu hak yang dimiliki oleh para pekerja. Sehingga pengusaha wajib untuk memberikan pesangon kepada para pekerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilihat pada Pasal 81 ayat (44) tentang perubahan pada Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian perlu diketahui dalam pemabayaran uang pesangon secara diangsur kepada para pekerja menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian dalam penulisan yakni belum ada kejelasan terkait tata cara pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha saat akan membayar pesangon secara diangsur kepada para pekerja. Perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja untuk menjaga hak-hak dan rasa keadilan dasar bagi para pekerja. Dan seharusnya pengusaha dan pemerintah untuk melakukan pembaharuan terkait kebijakan dalam pembayaran pesangon dan disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.