Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing

Abstract

Pembuatan suatu perjanjian pada dasarnya memuat aturan-aturan untuk mengatur suatu perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan agar tidak batal demi hukum. Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra merupakan perkara perjanjian yang terjadi hanya dalam satu (1) bahasa yaitu bahasa Inggris. Dalam putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa Inggris adalah perjanjian yang sah karena telah ada kesepakatan bahwa perjanjian itu dibuat hanya dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pertimbangan hakim dan sahnya kontrak yang hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa asing. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut salah karena tidak mengacu pada syarat-syarat hukum suatu perjanjian dan melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia.