Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN.Bekasi

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat atau badan pemerintahan memiliki kewenangan sesuai dengan jabatan mereka. Kewenangan ini berpotensi untuk disalahgunakan, yang dapat mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat yang bertentangan dengan hukum. Tindakan ini sering disebut sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau dalam istilah Belandanya onrechmatige daad. Untuk mencegah hal ini, diperlukan lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sebuah tepat penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai yang termuat di dalam Perma No.2 tahun 2019. Dalam prakteknya, terkadang terdapat kesalahan dalam penggunaan wewenang pengadilan, di mana tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh badan atau pejabat pemerintah seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kecuali untuk kasus gugatan perdata atau pelanggaran kontrak yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri.