Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Indonesia sebagai negara pihak yang turut meratifikasi United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol Parlemo) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang di perintahkan oleh protokol tersebut, termasuk perlindungan korban TPPO yang salah satu bentuknya adalah restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari implementasi restitusi terhadap korban dengan aspek hukum internasional dan hukum nasional. Serta menganalisis putusan pengadilan atas perkara TPPO dalam Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT MNK sebagai studi kasus tentang bagaimana implementasi restitusi terhadap korban TPPO selama ini diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi restitusi terhadap korban TPPO tidak sesuai dengan konsep sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional.