Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuhperdata Dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Asas Lex Specialis Derogat Lege Generali

Abstract

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum, dan pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) terkait perjanjian elektronik. Permasalahan kemudian timbul dikarenakan masih adanya kebingungan terkait implementasi dari kedua norma hukum tersebut dalam praktik pembuatan perjanjian elektronik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang kemudian dikaji terkait bagaimana implementasi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE ditinjau dari prinsip hukum Lex Specialis derogat Lege Generali. Pada pembuatan perjanjian elektronik sudah seharusnya lebih mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan transaksi elektronik, dalam hal ini Pasal 46 (2) PPSTE. Sehingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta turunannya yaitu Pasal 46 ayat (2) PP PSTE merupakan lex specialis terhadap Pasal 1320 KUHPerdata yang Lege Generali.