Penggunaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Budidaya

Abstract

Hak ulayat masyarakat adat mencakup wewenang dan kewajiban tanah dalam wilayah adat, mengikat masyarakat secara historis. Masyarakat adat harus dilindungi karena merupakan bagian integral dari identitas negara Indonesia. Namun dalam implementasinya terdapat pembatasan terhadap masyarakat adat di Pulau Rempang dan masyarakat adat Pubabu di Besipae karena tidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya yang telah diakui oleh negara dalam wujud hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pembangunan Rempang Eco City yang membatasi hak masyarakat hukum adat Rempang, dan menggambarkan pembangunan kawasan budidaya yang membatasi hak masyarakat hukum adat Pubabu Besipae. Temuan utama menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional sering kali mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat adat, seperti yang terlihat dalam kasus relokasi paksa di Rempang dan pengambilalihan tanah tanpa persetujuan di Pubabu Besipae. Kesimpulan dari adanya penelitian ini yaitu pembangunan yang dilakukan pemerintah harus lebih memperhitungkan dan menghormati hak masyarakat adat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.