Judicial Law Making dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive legislature

Abstract

Penelitian ini bertujuan hendak mengkaji keberlakuan sebagai undang-undang aktivitas positive legislature yang diletakan pada ratio decidendi oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagai civil law court. Dikaitkan dengan putusan yang menjadi background penelitian, isu hukum tersebut mempertanyakan apakah ketentuan positive legislature yang diletakan pada ratio decidendi putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 memiliki daya laku. Tolak ukur teoritis yang digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah teori rule of recognition yang dikonsepsikan oleh Hart sebagai validitas terhadap aktivitas positive legislature yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagai civil law court. Atas dasar itu, aktivitas positive legislature dapat diklasifikan sebagai aktivitas judicial law making. Terhadap isu hukum tersebut, penelitian ini mempertahankan tesis bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature dapat berfungsi sama seperti undang-undang, meskipun tertuang sebagai pertimbangan hukum (ratio decidendi), karena tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai judicial law-making, memiliki kedudukan yang sama dengan proses legislative law-making jika tindakan tersebut dimaknai sebagai tindakan pejabat yang berwenang berdasarkan rule of recognition”. Hasilnya, jika rule of recognition di sematkan maka praktik positive legislature tersebut valid meskipun diletakan pada ratio decidendi dari civil law court”.