Tindak Pidana Membuat dan Menyebarluaskan Konten Pornografi Melalui Media Sosial

Abstract

Legal issue dalam penelitian ini adanya kekurangjelasan makna dari putusan pengadilan yang di teliti. Apakah pertimbangan Hakim dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana membuat dan menyebarluaskan konten pornografi melalui media sosial. Peneliatian ini bertujuan menemukan, menggambarkan (mendeskripsikan), dan menganalisis tindak pidana menyebarluaskan pornografi melalui media sosial. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menemukan kejelasan makna pada penelitian ini, yaitu kenapa hakim didalam putusan pengadilan nomor 824/Pid.Sus/2018 PN Jak.Sel tidak menggunakan UndangUndang Pornografi dalam memutus perkara, karena menurut hakim dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menindak lanjuti perkara tindak pidana membuat dan menyebarluaskan konten pornografi melalui media sosial