Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dalam Penetapan Imbalan Jasa Kurator Oleh Pengadilan Niaga Semarang (Studi Penetapan Nomor. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn.Niaga Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Smg)

Abstract

Pokok masalah dalam penulisan ini adalah apakah imbalan jasa kurator oleh Pengadilan Niaga Semarang telah sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles berdasarkan studi kasus penetapan nomor. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Smg jo. nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smg dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tujuan praktis dari penulisan ini untuk dapat mengetahui penetapan imbalan jasa kurator telah sesuai dengan teori keadilan dalam hukum dan terkhusus menggunakan teori keadilan distributif mengenai asas proporsional menurut tokoh Aristoteles. Pertimbangan hakim dalam penetapan ini juga dianalisis berdasarkan ketentuan dalam UUK-PKPU. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penetapan imbalan jasa kurator pada studi penetapan nomor. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Smg jo. nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smg, tidak sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles. Dalam prakteknya biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator telah timpang dimana KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Intidana mendapatkan kewajiban pembayaran lebih besar dibandingkan pemohon pailit yang tidak sesuai dengan prinsip proporsional atau pembagian sama rata dari teori distributif Aristoteles. Akibat hukum yang timbul atas munculnya penetapan nomor. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Smg jo. nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smg, antara lain: adanya pembebanan imbalan jasa (fee) kurator yang tinggi, munculnya eksekusi, dan tidak dapat beroperasinya kembali KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Intidana yang tidak sesuai dengan teori keadilan.