Perubahan Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Simalungun

Abstract

Suku Simalungun merupakan salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama. Tetapi dengan munculnya Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961 yang menyatakan bahwa hak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam kewarisan, hal tersebut menyebabkan pertentangan karena dianggap telah mencederai Hukum Adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut serta untuk mengetahui kepatuhan Masyarakat Simalungun terhadap Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dan data yang dikumpulkan menggunakan teknik field research yaitu dengan wawancara. Responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut; paham akan Suku Simalungun dan Pemangku Adat Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan dalam Suku Simalungun hanya menempatkan laki-laki sebagai ahli waris.

The Simalungun tribe is one of the tribes in Indonesia that adheres to the Patrilineal kinship system and places men as the main heirs. However, with the emergence of Supreme Court Decision No. 179/K/SIP/1961 which states that the rights of men and women are equal in inheritance, this has caused conflict because it is considered to have harmed Customary Law. The purpose of this research is to find out the basis of consideration of the Panel of Judges in deciding the case and to find out the compliance of the Simalungun Community with the Decision. This research uses empirical legal research methods, and the data collected using field research techniques, namely interviews. Respondents in this study were 2 people who met the following criteria; understand the Simalungun Tribe and Simalungun Customary Stakeholders. The results showed that inheritance in the Simalungun Tribe only places men as heirs.