Reformasi Instrumental Kepolisian Sebagai Upaya Penghentian Praktik Penyiksaan Dalam Proses Penyidikan

Abstract

Isu hukum penelitian adalah mengenai urgensi reformasi instrumental kepolisian dalam rangka menghentikan praktik penyiksaan yang terjadi di dalam penyidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadi dan sistematisnya tindakan penyiksaan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengkaji aspek instrumental yang telah membuka ruang terjadinya tindak penyiksaan oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan. Kedua, mengkaji dan merekomendasikan instrumen-instrumen yang penting untuk memperkuat reformasi kepolisian dalam rangka menghentikan praktik penyiksaan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, teori, dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, penyiksaan oleh aparat kepolisian disebabkan tidak adanya ketentuan yang menegaskan keterangan yang diperoleh melalui hasil penyiksaan akan mengakibatkan tidak sahnya proses penegakan hukum tersebut. Selanjutnya, terlalu luasnya kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh polisi dalam sistem peradilan pidana hingga tidak efektifnya mekanisme pengawasan lembaga peradilan terhadap penggunaan upaya paksa polisi tersebut. Selain itu, tidak memadainya ketentuan yang mengatur pengawasan dan akuntabilitas dalam proses penyidikan telah berakibat pada praktik impunitas atas tindak penyiksaan. Kedua, penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat ketentuan yang menegaskan bahwa pengakuan tersangka yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Termasuk memberikan ruang dilakukannya mekanisme kontrol dan pengujian oleh lembaga peradilan terhadap setiap upaya paksa yang dilakukan sebelum masuk pokok perkara. Selain itu, perlu dirumuskan ketentuan yang memperkuat pengawasan dan akuntabitas terkait dengan penggunaan kewenangan kepolisian terkait upaya paksa dalam penyidikan.

The legal issue of the research is the urgency of instrumental police reform in order to stop the practice of torture that occurs in the investigation. This research is motivated by the persistence and systematic acts of torture by police officers in the process of law enforcement. The purpose of this study is first, to examine the instrumental aspects that have led to the occurrence of acts of torture by police officers in the investigation process. Second, to examine and recommend instruments that are important to strengthen police reform in order to stop the practice of torture. This research uses Normative Juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. This study concludes that first, torture by police officers due to the absence of provisions that emphasize the information obtained through torture will result in the invalidation of the law enforcement process. This includes the absence of a mandatory testing mechanism for all police coercive measures by the judiciary. In addition, inadequate provisions governing supervision and accountability in the investigation process have resulted in the practice of impunity for acts of torture. Second, this study recommends a revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) that contains provisions that emphasize that a suspect's confession obtained through torture cannot be used as evidence. In addition, it is necessary to formulate provisions that strengthen supervision and accountability related to the use of police authority related to coercion in investigations.