Pengaturan Pengawasan Tipe Swakelola IV Berdasarkan Barang dan Jasa Berkelanjutan

Abstract

Penelitian ini hendak membahas isu hukum bahwa pengaturan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah tipe swakelola IV saat ini belum berdasarkan tujuan (pengaturan) pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu tujuan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Pengadaan Berkelanjutan. Tujuan spesifik penelitian ini yaitu: pertama, menjelaskan poin hukum penelitian yaitu apakah pengaturan tentang pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa swakelola tipe IV sudah berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan. Kedua, memberikan preskripsi pengaturan yang ideal untuk pengawasan swakelola tipe IV masa mendatang berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maksud dari pilihan dalam penggunaan pendekatan tersebut adalah terkait dengan jenis sumber hukum yang akan digunakan dalam menjelaskan poin hukum penelitian atau "hukumnya" penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan terkait Swakelola tipe IV belum berdasarkan tujuan pengadaan barang jasa pemerintah yaitu meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan, karena tidak terdapat pengaturan terhadap outcome pasca serah terima hasil pekerjaan. Pengaturan pengawasan terkait Swakelola tipe IV ke depannya seharusnya memuat aspek pengadaan barang dan jasa berkelanjutan sebagai indikatornya terdiri atas: aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Selain itu prinsip perlindungan keuangan negara dapat sebagai justifikasi dari rules pada pengaturan pengawasan Swakelola tipe IV. Norma dari prinsip perlindungan pengelolaan keuangan negara adalah transparansi, akuntabilitas, dan value for money