Implementasi Kebijakan Non-Refoulment UNHCR Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Penanganan Kerusuhan Pengungsi Afghanistan Tahun 2021

Abstract

The demonstration by Afghan refugees in 2021 in front of the East Java Province Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights was caused by the uncertainty of asylum experienced by Afghan refugees for 12 years. The United Nations High Commissioner for Refugees or better known as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is a forum for protection for refugees and has full control in granting asylum to refugees and is a benchmark for member countries to create regulations. and regarding handling refugees through policies that have been created and ratified by member countries. By involving other international actors and also the policies of an international organization, this paper wants to see how refugee management is implemented through a combination of regulations. Even though so far it has not produced a significant impact in handling and responding to demonstrations by Afghan refugees, the results of this collaboration have produced new policies aimed at supporting the lives of Afghan refugees in East Java. The method used is a qualitative method and the data used is the result of interviews with parties involved in solving the problem. The data analysis technique uses institutional liberalism theory and the concept of human security to discuss the role of a policy issued by an international organization which is implemented through collaboration between the government, domestic government agencies and the international actors involved.

Aksi demonstrasi pengungsi Afghanistan pada tahun 2021 didepan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Timur diakibatkan oleh ketidakjelasan suaka selama 12 tahun yang dialami oleh pengungsi Afghanistan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau yang lebih dikenal dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menjadi wadah perlindungan bagi para pengungsi dan menjadi memegang kendali penuh dalam pemberian suaka kepada para pengungsi serta menjadi patokan bagi negara-negara anggota untuk menciptakan peraturan dan mengenai penanggulangan pengungsi melalui kebijakan yang telah dibuat dan diratifikasi oleh negara-negara anggota. Dengan melibatkan aktor-aktor internasional lain dan juga kebijakan sebuah organisasi internasional, tulisan ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan penanggulangan pengungsi melalui adanya perpaduan peraturan. Walaupun sejauh ini tidak menghasilkan dampak yang signifikan dalam menangani dan merespon aksi demonstrasi pengungsi Afghanistan, namun hasil dari kolaborasi tersebut menghasilkan kebijakan baru yang bertujuan untuk menyokong kehidupan para pengungsi Afghanistan di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan data yang digunakan merupakan hasil wawancara kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalah tersebut. Teknik analisis data menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep human security untuk membahas bagaimana peran sebuah kebijakan yang dikeluarkan organisasi internasional yang diimplementasikan melalui kerjasama antara pemerintah, instansi pemerintah dalam negeri, dan aktor internasional yang terlibat.