Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/35164
Title: Analisis Manajemen Krisis Humas Perumda Air Minum Kota Surakarta Dalam Polemik Pengelolaan Mata Air Cokro
Authors: Dewi, Gracelia Audriana
Keywords: Manajemen Krisis;Negosiasi;Perumda Air Minum Kota Surakarta;Mata Air Cokro;Crisis Management;Negotiation;Regional Drinking Water Company of Surakarta City;Cokro Spring
Issue Date: 26-Aug-2024
Abstract: Human existence is inseparable from its dependence on water. As an essential element of life, water has gradually evolved into an economic asset with significant social and political impacts. Disparities in natural resource management often lead to conflicts due to differences in interpretation and distribution policies. This is evident in the conflict between Perumda Air Minum Kota Surakarta and Klaten Regency over the management of the Cokro spring. This study aims to identify and describe the crisis management efforts by the Public Relations department of Regional Drinking Water Company of Surakarta City in this conflict, focusing on the supporting and hindering factors. The research employs an exploratory and descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The findings reveal that negotiation was the primary method used to address the crisis. The process involved four stages: preparation, sharing, bargaining, and closure. Regional Drinking Water Company of Surakarta City adopted a collaborative negotiation strategy, offering a Corporate Social Responsibility program to benefit the Cokro village community. Despite undergoing various conflict resolution stages such as negotiation, conciliation, mediation, and arbitration, the conflict remains unresolved due to challenges like administrative differences, policy discrepancies, and conflicting interests.
Eksistensi manusia tidak dapat terpisah dari ketergantungan terhadap air. Sebagai salah satu elemen esensial kehidupan, air secara bertahap telah berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial serta politik. Kesenjangan pengelolaan sumber daya alam sering kali memicu konflik akibat perbedaan interpretasi dan kebijakan distribusi. Hal tersebut terlihat pada konflik yang terjadi pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dengan Kabupaten Klaten mengenai pengelolaan mata air Cokro. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan manajemen krisis yang dilakukan Humas Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam konflik pengelolaan mata air Cokro, termasuk faktor pendukung dan penghambat pada proses tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif dan deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian memaparkan bahwa dalam penyelesaian krisis dipergunakan negosiasi. Proses negosiasi yang dilakukan menerapkan 4 tahapan yaitu, tahap persiapan, berbagi, tawar menawar dan penutup. Dalam proses negosiasi, Perumda Air Minum Kota Surakarta mengadopsi strategi negosiasi collaborative, dengan memberikan program Corporate Social Responsibility sebagai bentuk alternative dan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Cokro. Setelah melalui berbagai tahapan resolusi konflik, seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, resolusi konflik ini belum mencapai final karena tantangan seperti perbedaan administratif, kebijakan, dan kepentingan kontradiktif.
URI: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/35164
Appears in Collections:T1 - Public Relations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_602020041_Judul.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
T1_602020041_Isi.pdf
  Until 9999-01-01
802.52 kBAdobe PDFView/Open
T1_602020041_Daftar Pustaka.pdf574.33 kBAdobe PDFView/Open
T1_602020041_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi dan Pilihan Embargo.pdf
  Restricted Access
870.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.