Penerapan Pasal Menguntungkan Terpidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Abstract

Reformasi KUHP baru telah menyisipkan pasal tentang manfaat bagi unsur terpidana apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan terpidana bukan lagi merupakan tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) KUHP baru. Lantas, bagaimana hukum materiil seperti Pasal 3 ayat (4) KUHP baru bisa diterapkan? Berdasarkan penelitian normatif melalui metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penulis akan menjawab pertanyaan tersebut melalui beberapa pertimbangan mekanisme sebagai upaya yang dilakukan terpidana melalui peninjauan kembali, grasi, dan amnesti. Peninjauan kembali dan grasi akan dianggap sebagai upaya permohonan terpidana terhadap penerapan Pasal 3 ayat (4) KUHP baru. Sedangkan amnesti akan dianggap sebagai upaya masyarakat atau niat pemerintah dalam menerapkan Pasal 3 ayat (4) KUHP baru.