Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Beneficial Owner (Studi Kasus Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2017/PN.Jmb)

Abstract

Masalah kompleks dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yakni dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut tidaklah mudah, untuk pembuktian tindak pidana ini sangat sulit apabila kegiatan pencucian uang berada di luar negeri dan akan lebih sulit lagi jika negara tersebut tidak ada kerjasama internasional terkait kejahatan tersebut serta belum jelasnya pembuktian terhadap beneficial owner dalam pencucian uang. Pencucian uang merupakan kegiatan menyamarkan uang hasil kejahatan menjadi uang bersih seakan berasal dari sumber pendapatan yang legal di mata hukum. dalam praktek nya, pencucian uang merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak di dalamnya, Pemerintah Indonesia terkait dengan hukum tindak pidana pencucian uang telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.